STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA EFISIEN, TERPADU DAN MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

© 2001     ONU LA OLA                                              Posted 12 May 2001  [rudyct]  

Makalah Falsafah Sains (PPs 702)

Program Pasca Sarjana / S3

Institut Pertanian Bogor

Juni 2001

                                                                                                                                         

Dosen:

Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)

Prof Dr Ir Zahrial Coto

 

 

 

 

STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

 

 

 

 

Oleh:

 

ONU LA OLA
P31600010

mailto:onu261159@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTOLOGI

 

STRATEGI

 

Strategi  adalah suatu seni mengurut-urutkan kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara efisien, terpadu ,dan  sustainable serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

WILAYAH PESISIR

 

Definisi Wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia , adalah kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat, Batas ke arah darat ; dari segi Ekologis; adalah merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti ; pasang surut,  interusi air laut dan lain-lain, dari segi  Administratif; adalah merupakan batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2Km, 20 Km, dari garis pantai). Dan dari segi Perencanaan ; adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan Batas ke arah laut ;dilihat dari segi Ekologis; adalah kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah didarat  seperti ;(aliran air sungai, run off , aliran air tanah, dll), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen dll); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (Continental shef), dari segi  Administratif;  adalah sejauh 4 mill, atau 12 mill,  dari garis pantai ke arah laut.,dan dari segi  Perencanaan ;adalah bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. ( Dr. Ir.H. Rokhmin Dahuri, MSc. 2001,5)

Struktur Kawasan Pesisir terdiri dari : (a) Kawasan Estauria, (b) Kawasan Padang Lamun, (c) Kawasan Mangrove, (d) Kawasan Terumbu karang dan (e) Kawasan Laut.(Dr. Ir. Dietriech G.Bengen, DEA)

 

 

POTENSI

 

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari; Perairan Nusantara  seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0,3 juta km2, Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan sekitar 1,9 juta km2, Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE(Exclusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km2, Panjang garis pantai 81.000 km dan jumlah pulau sekitar 17.000 pulau  (Jacub Rais,6).

Potensi Wilayah peisisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi Pembangunan adalah :(a) Sumberdaya yang dapat diperbaharui seperti; Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, Industri Bioteknologi Kelautan dan Pulau-pulau kecil. (b) Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti ; Minyak bumi dan  Gas,  Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun. (c) Energi Kelautan seperti; Pasang-surut, Gelombang, Angin,  OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) Jasa-jasa Lingkungan seperti; Pariwisata, Perhubungan dan Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralisir) limbah.( DKP, dalam Rohmin Dahuri, 2001)

 

Potensi wilayah pesisisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi  Perikanan  meliputi; Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagis Kecil dan lainnya) sekitar 4,948,824 Ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 15.105.011.400, Mariculture (Rumput Laut,  ikan dan kerang-kerangan serta Mutiara sebanyak 528,403  Ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 567.080.000, Perairan Umum 356.020 Ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 1.068.060.000,  Budidaya Tambak 1.000.000 Ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 10.000.000.000, Budidaya Air Tawar 1.039.100 Ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 5.195.500.000, dan Potensi Bioteknologi Kelautan tiap tahun sebesar US$ 40.000.000.000, Secara total potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia senilai  US$ 71.935.651.400  dan yang baru sempat digali sekitar  US$ 17.620.302.800  atau  24,5 %. ( DKP, dalam Rohmin Dahuri, 2001)

 

Potensi  wilayah  pesisir dan lautan Indonesiadari dipandang dari segi penduduk adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti : Perdagangan,  Perikanan laut,  Budidaya perikanan, Transportasi laut, dan Pariwisata  berkonsentrasi di wilayah pesisir.

 

Potensi  wilayah pesisir dari segi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sangat  lamban dan sebagian besar penduduknya masih termasuk kategori miskin.

Potensi wilayah pesisisr dipandang dari segi kelembagaan adalah masih sangat terbatas.

 

VISI,  MISI,  DAN  TUJUAN

 

Visi pembangunan wilayah pesisir dan Lautan  Indonesia adalah bahwa , wilayah pesisir dan laut beserta segenap sumberdaya  dan jasa-jasa yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaakan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri.

 

Misi pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia adalah

 

(1)   Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal, dan merata 

     ke segenap lembaga pelaku  pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

(2)   Meningkatkan kemampuan bangsa dalam pemanfaatan sumberdaya.

(3)   Menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi segenap lapisan masyarakat.

(4)   Menjamin daya dukung dan kualitas lingkungan.

 

Tujuan pembanunan wilayah pesisir dan lautan  Indonesia adalah

 

-       Pembangunan  kawasan pesisisr (coastal zone) beserta Sumberdaya alam dan Jasa-jasa linkungan, environmental services secara efisien dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh stakeholders (rakyat) secara adil.

-       Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi/ menghancurkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. “development which meets the needs of the present without compromising the ability of generations to meet their own needs” ( Rohmin Dahuri,2001)

 

 

KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI SAAT INI

 

Kondisi pertumbuhan eknomi dunia saat ini adalah perekonomian negara-negara  yang memiliki sumberdaya alam melimpah, secara agregat  tingkat pertumbuhan ekonominya  menurun, sedangkan negara-negara yang memiliki sumberdaya alam terbatas tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat. Statemen  ini diungkapkan  oleh Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner dalam hasil penelitiannya pada 97 negara, yang memiliki sumberdaya alam melimpah seperti; Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, dan lain-lain termasuk Indonesia.(Akhmad Fauzi.2001). Walaupun kondisi pertumbuhan ekonomi  nasional saat ini, mengalami peningkatan sedikit, akan tetapi secara keseluruhan negara-negara yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah arah pertumbuhannya menurun. Hal ini akan mendorong semua negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah untuk memperbaiki diri melalui perbaikan strategi pengelolaan sumberdaya masing-masing negara.

 Indonesia terkenal dengan potensi sumberdaya alam pesisir dan kelautan yang melimpah, hal ini  sangat perlu perbaikan strtegi pengelolaannya.

Salah satu langkah untuk memperbaiki strategi pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan kelautan adalah perlu kita jawab pertanyaan. yang mengatakan bahwa; Mengapa Negara Jepang, Korea dan Singapura yang kandungan sumberdaya alamnya begitu sedikit dan penduduknya kebanyakan tinggal diwilayah pesisir, akan tetapi pertumbuhan ekonominya meningkat serta masyarakatnya maju ?. hal ini perlu kita pikirkan bersama.

 

 

EPISTEMOLOGI

 

CARA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

 

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan Indonesia adalah suatu cara pengelolaan yang memiliki daya dukung perlindungan sumberdaya alam, pengelolaan ruang dan kelembagaan.

Perlindungan sumberdaya alam adalah suatu kegiatan; monitoring, pendidikan, hukum dan keamanan.

Monitoring artinya setiap pelaksanaan pembangunan diwilayah pesisir harus diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang berkelanjutan.

 

Pendidikan  artinya Orang atau Lembaga yang memiliki disiplin ilmu pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan harus dilibatkan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dilapangan.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Alan Randall dalam tulisannya yang berjudul “Policy Science in The Land-Grant Complex: A. Perspective on Natural Resource Economics” Yang intinya sebagai berikut; Jika  Para Ahli Ekonomi Sumberdaya Alam yang berada di The Land-Grant Complex, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maka program yang diusulkan, hasilnya akan membahayakan dan kebijakan yang akan diambil akan tidak rasional. Pandangan  Alan Randall tersebut banyak dipakai oleh negara-negara maju seperti Jepang dan  Singapura.

 

Hukum artinya  dalam proses pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan  harus diikuti dengan aturan-aturan, sehingga sasaran yang ingin dituju bisa tercapai yaitu pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan.

 

Keamanan  artinya  dalam pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh pihak keamanan agar hukum atau aturan-aturan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Contoh; Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan lautan secara tidak berkelanjutan seperti Bom ikan, pemakaian pukat harimau dan pembajakan, tanpa ada pihak keamanan kegiatan tersebut akan berjalan terus.

 

Pengelolaan ruang artinya suatu kegiatan penataan ruang dengan memberikan batas-batas wilayah berdasarkan jenis penggunaan dalam bentuk peta maupun tanda-tanda dilapangan untuk menghindari  resolusi konflik.

 

Selanjutnya Resolusi Konflik artinya dalam setiap pemanfaatan sumberdaya alam wilayah  pesisir dan lautan harus didukung oleh aturan-aturan atau sangsi-sangsi.

 

Daya dukung  kelembagaan. artinya Lembaga yang ada di DKP, seperti Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, seharusnya ada di daerah tingkat I dan tingkat II, sebagai perpanjangan tangan pusat didaerah, sehingga alur  data dan informasi untuk bahan perencanaan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu dan sustainable dapat  berjalan secara efisien dan efektif mulai dari pusat sampai kedaerah atau sebaliknya dari daerah ke pusat, karena tanpa ada dukungan lembaga tersebut data dan informasi untuk percepatan pembangunan akan banyak biasnya.

 Kalau data dan informasi banyak biasnya maka kebijakan yang akan diambil akan selalu meleset dari apa yang diharapkan.

 

Proses Epistemologi

Menurut penulis, Cara Negara Jepang, Korea dan Singapura dalam memanfaatkan sumberdaya alamnya, sehingga  pembangunan ekonominya     meningkat cepat, adalah menitik beratkan pembangunanannya pada industri manufaktur. Dengan  strategi peningkatan insentif pemberian modal kepada para pengusaha industri manufaktur yang pada akhirnya akan meningkatkan surplus produsen, seperti yang dilakukan oleh Harrod-Domar pada tahun 1957 yaitu; pertumbuhan ekonomi didasarkan atas dua porsi yaitu porsi Modal (kapital) dan pendapatan (output) serta dikenal dengan rumus ICOR. 

Insentif yang dimaksud tersebut diatas adalah pemberian modal usaha dengan tingkat bunga yang rendah dan prosedur yang tidak berbelit-belit.

 Sasaran utama negara Jepang dan  Singapura menitik beratkan pembangunan ekonomi nya pada Industri Manufaktur, adalah karena ingin menumbuhkembangkan pendapatan mansyarakat  tingkat bawah dan menengah, sehingga akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Pandangan para pengambil kebijakan dalam memutuskan bahwa titik berat pembangunan ekonominya pada sektor Industri manufaktur adalah karena negara tetangga termasuk Indonesia memiliki  tenaga kerja yang banyak serta berkualitas dengan harga yang rendah yaitu rata-rata dibawah Willingnes too pay (dibawah harga kesediaan membayar) pengusaha Jepang dan Singapura, sehingga kecenderungan memperoleh produsen surplus pada  proses  produksi industri manufaktur sangat tinggi.

Contoh; Jepang dalam proses produksi Industri manufaktur banyak mengimpor tenaga kerja dari Indonesia, karena rata-rata upah tenaga kerja dari Indonesia adalah dibawah Willingnes too pay ( dibawah harga kesediaan membayar upah), sehingga kebanyakan Industri manufaktur jepang meningkat produsen surplusnya setiap tahun.

Dengan meningkatnya  produsen surplus maka akan mendorong peningkatan penerimaan pemerintah jepang dari sektor pajak, sehingga apabila sektor pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.. Selain peningkatan produsen surplus,dan  pajak  juga volume ekspor komoditi manufaktur akan meningkat karena komoditi yang dihasilkan harganya murah dan kualitasnya terjamin, sehingga kemampuan untuk bersaing dipasaran internasional sangat tinggi. Kondisi demikian akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara singapura.

 

Selain hal tersebut diatas di Negara Singapura tingkat penghargaan tenaga ahli sangat tinggi yaitu dapat dilihat dari insentive yang diperoleh bisa 3 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Kita, serta pemanfaatan tenaga ahli sangat optimal.

Untuk membuktikan hal tersebut, sampai sekarang ini masih banyak tenaga ahli Indonesia yang digunakan oleh negara singapura sebagai tenaga ahli dalam bidang bioteknologi  Industri manufaktur dan gajinya bisa 3 kali lipat dengan gajinya di Indonesia.. Menurt penulis statemen yang mengatakan bahwa kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih rendah  itu sangat salah. Yang benar adalah pemanfaatan sumberdaya menusia Indonesia belum optimal

 

Starategi pembangunan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia adalah :

 

(1)            peningkatan produksi perikanan.

(2)            Rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut.

(3)            Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus penemuan produk serta jasa kelautan.

(4)            Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan.

(5)            Penerapan  iptek dan manajemen profesional.

(6)            Dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif.

(7)            Keberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

(8)            Sistem dan mekanisme hukum serta kelembagaan yang mampu memfasilitasi segenap kiprah pembangunan kelautan.(DKP ,2001) 

 

EPISTEMOLOGI yang ditawarkan oleh penulis agar pertumbuhan ekonomi Indonesia cepat berkembang adalah

 

1.    Menjalankan 8 point strategi  tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan mengikuti strategi pengelolaan industri manufaktur yang dilakukan oleh negara Jepang,  dan Singapura.

2.     Jika makan ikan segar yang banyak orang akan menjadi panjang  Umur  (eat fish make live longer),

(a)             Jika makan Tuna segar, Orang akan menjadi pintar (Eat Tuna make brain Stronger)

(b)             Jika makan  Lobster segar orang akan menjadi kuat bermain cinta. (Eat Lobster  make love longer),  pendapat ini apabila sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia, maka saya yakin akan berdampak positif pada : peningkatan konsumsi ikan per kapita,  peningkatan permintan ikan dalam negeri dan luar negeri, serta mendorong peningkatan produksi ikan dan pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

3.    Penyedian Lembaga Keuangan Ditingkat Kecamatan  yang berfungsi melayani masyarakat dan pengusaha kecil dengan tingkat bunga yang rendah dan persyaratan yang tidak berliku-liku. Sebab apabila sudah tersedia lembaga keuangan seperti tersebut diatas, maka banyak masyarakat nelayan dan pengusaha kecil yang membutuhkan modal  akan terlayani dan sasaran pembangunan nasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai.

 Insentif kepada pihak keamanan perlu ditingkatkan, sebab ditangan merekalah kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar. Suatu kebijakan tanpa ada dukungan kuat dari pihak keamanan mustahil kebijakan tersebut akan berhasil seperti apa yang diharapkan.

4.    Perlu melibatkan  lembaga perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi yang  memiliki keahlian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dalam proses pembangunan baik dalam proses perencanaan  maupun dalam proses  produksi.

 

KERANGKA PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DAN MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI

 

 

AKSIOLOGI

 

1.      Harapan penulis meniru strategi yang dilakukan oleh negara-negara maju pertumbuhan ekonominya  seperti negara Jepang,  dan Singapura adalah agar industri manufaktur negara kita dapat tumbuh berkembang dan mampu bersaing dipasaran internasional pada era globalisasi sekarang ini. Selanjutnya jika industri manufaktur kita sudah mampu bersaing di pasaran internasional maka pertumbuhan ekonomi Negara Kita akan cepat.

2.      Harapan pemerintah dari penyeragaman struktur organisasi pengelolaan  sumberdaya pesisir dan kelautan antara pusat dan daerah, baik daerah Tk I maupun  daerah Tk II, adalah agar proses alur data dan informasi yang atangnya dari pusat  dan atau sebaliknya, dapat berjalan  lancar dan efisien.

3.      Harapan pemerintah dari penyeragaman struktur organisasi pengelolaan  sumberdaya pesisir dan kelautan antara pusat dan daerah, baik daerah Tk I maupun  daerah Tk II, adalah agar proses alur data dan informasi yang datangnya dari pusat  dan atau sebaliknya, dapat berjalan  lancar dan efisien

4.    Harapan pemerintah menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang  konsumsi ikan segar yang  tinggi adalah agar supaya permintaan ikan dalam negeri dan ekspor dapat meningkat, karena kalau permintaan meningkat maka para produsen berusaha meningkatkan volume produksinya yang nantinya akan meningkatkan pendapatan nelayan.

Apabila permintaan ekspor meningkat maka para pengusaha industri manufaktur akan meningkatkan volume produksinya  yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya jika para nelayan dan pengusaha industri manufaktur meningkat, maka tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit akan pulih dan negara kita akan mengarah kepada negara yang maju seperti Jepang dan singapura.

5.    Harapan pemerintah meningkatkan insentif bagi pihak penegak hukum (keamanan) agar kebijakan yang diambil dapat berjalan lancar. karena tanpa ada dukungan kuat dari pihak keamanan mustahil kebijakan tersebut akan berhasil seperti apa yang diharapkan.

6.    Harapan pemerintah melibatkan lembaga perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi yang  memiliki keahlian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan dalam proses perencanaan, agar mutu perencanaan yang dibuat akan lebih baik, sehingga hasilnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

1.    Randall, A., 1982. Southern Journal of Agricultural Economics.

                   AAEA. Amerika.

 

2.    Fauzi, A., 2001.  Kelimpahan Sumberdaya Alam dan Pertumbuhan

                    Ekonomi, .SPL. IPB.

 

3.    Bengen, D.G.,  2000. Ekosistem dan Sumberdaya Alam                       

                     Pesisir. PK-SPL. IPB

 

4.    Monintja, D., 2001.  Kebijakan Perikanan Tangkap. PK-SPL. IPB

 

5.    Rais, J., 2001. pedoman Penggambaran, Pengukuran dan Penetapan 

                     Batas Kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di  

                    Wilayah Laut. DKP. Jakarta.

 

6.    Dahuri, R., 2001. Potensi dan permasalahan pembangunan 

                     kawasan pesisir Indonesia. PK-SPL. IPB.