1.1
Latar Belakang
Letak geografis dan
kandungan sumberdaya
kelautan yang dimiliki
Berdasarkan jenisnya, sumbedadaya alam kelautan dibagi menjadi sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources), sumberdaya yang tak dapat pulih (unrenewable resources), energi kelautan dan jasaa-jasa lingkungan lainnya (Dahuri, 2002).
Perikanan
merupakan salah satu sumberdaya yang dapat pulih dan sektor yang ekonomi
produktif yang dapat dijadikan basis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
Perikanan budidaya dapat dilakukan dengan pemanfaatan pengembangan budidaya melalui kegiatan pembenihan, penyiapan prasarana, pembudidayaan, pembuatan pakan buatan dan industrinya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, industri pengolahan dan pemasaran hasil budidaya.
Kegiatan
budidaya laut (marine culture)
merupakan salah satu kegiatan budidaya ikan untuk memanfaatkan potensi kekayaan
laut secara produkif. Sejak mulai
diperkenalkannya teknologi budidaya laut melalui model Keramba Jariong Apung
(KJA) pada sekitar tahun 1978di
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan produksi usaha perikanan, Kegiatan perikanan budidaya di laut dapat dikelompokan menjadi kegiatan marikultur seperti di jarring apung dan budidaya air payau seperti di tambak.
Untuk menggerakan dan memanfaatkan pembangunan perikanan budidaya laut dengan optimal diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang akan dilakukan adalah melakukan pendekatan perencanaan pembangunan komprehensif dari semua aktifitas yang terjadi dalam pembangunaan perikanan budidaya laut.
II.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT
2.1
Perencanaan
2.1.1 Pengertian
Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Beberapa batasaan perencanaan menurut para ahli disajikan sebagai berikut :
1. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian (Abdulrachman, 1973).
2. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan dating dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian, 1994).
3. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa dating dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (Terry, 1975 dalam Kusmiadi, 1995).
4. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya (Stoner and Wankel, 1986 dalam Kusmiadi, 1995).
5. Menurut Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia.
2.2
Pembangunan
2.2.1 Pengertian
Pembangunan adalah
upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam
berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai
dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo,1996)
3.3
Perencanaan
Pembangunan
3.3.1 Ciri-ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan
Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebgai pendorong pembangunan (agent of development).
Ciri-ciri perencanaan
pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996) diuraikan sebagai berikut :
1.
Suatu
perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk
mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady social economy
growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam
usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi
yang positif.
2.
Usaha yang
dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju petumbuhan ekonomi yang positif, yaitu
setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan
pendapatan per kapita.
3.
Usaha mengadakan
perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris
menuju struktur industri.
4.
Adanya
perluasan kesempatan kerja
5.
Adanya
pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara
daerah.
6.
Adanya usaha
pembinaan lelmbaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan
pembangunan.
7.
Upaya membangun
secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8.
Usaha terus
menerus menjaga stabilitas ekonomi.
3.3.2 Unsur-unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan
Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dlam perencanaan pembangunan sebagai berikut :
1.
Kebijaksanaan
dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
Sering pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada
unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan
rencana (development objective/plan objective)
2.
Adanya kerangka
rencana yang menunjukan hubungan variable-variabel pembangunan dan
implikasinya.
3.
Perkiraan
sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan
4.
Adanya
kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiscal, moneter,
anggaran, harga, sektoral dan pem,bangunan daerah.
5.
Adanya program
investasi yang dilakukan secara sektoral seperti petanian, industri,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6.
Adanya
administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2.2.2 Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan.
Proses perencanaan
pembangunan dimulai dari dari pengumpulan informasi untuk perencanaan untuk
dianalisis dan perumusan kebijaksanaan hingga kegiatan peramalan (forecasting)
sebagai berikut :
1.
Pengumpulan
Informasi untuk Perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan)
2.
Analisis
Keadaan dan Identifikasi Masalah
3.
Penyusunan
Kerangka Makro Perencanaan dan Perkiraan Sumber-Sumber Pembangunan
4.
Kebijaksanaan Dasar
Pembangunan
5.
Perencanaan
Sektoral, Kebijaksanaan Program, Proyek, Kegiatan lain
6.
Pererencanaan
Regional (Konsiderasi regional dalam perencanaan sektoral)
7.
Program Kerja,
Program Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Penuangan dalam Perencanaan
proyek-proyek
8.
Pelaksanaan
Rencana : a. Pelaksanaan program/proyek,
b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lain, c. Badan-badan usaha
9.
Fungsi
Pengaturan Pemerintah.
10.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan
Stabilisasi (jangka pendek)
11.
Komunikasi
Pendukung Pembangunan
12.
Pengendalian
Pelaksanaan
13.
Pengawasan
14.
Tinjauan
pelaksanaan
15.
Peramalan
(Forecasting).
2.5
Perikanan
Budidaya Laut
Perikanan Budidaya adalah usaha manipulasi yang dilakukan oleh manusia pada suatu perairan sebelum di panen (Koesoebiono, 1978). Perikanan budidaya laut baru dimulai awal tahun 1980-an sehingga tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah. Produksi yang dicapai masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada di perairan laut dan pantai. Di sisi lain komoditi perikanan budidaya laut memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar local dan ekspor seperti ikan kerapu, baronang, kakap, kerang mutiara dan rumput laut (Dahuri, 2002).
Untuk mewujudkan sistim usaha perikanan budidaya yang mampu menghasilkan produk bersaing tinggi, menguntungkan, berkeadilan dan berkelanjutan (misi), maka pola pembangunan perikanan budidaya laut bedasarkan pada :
1. Potensi dan kesesuain wilayah untuk komoditas budidaya
2. Kemampuan dan aspirasi masyarakat setempat dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi budidaya
3. Pendekatan sistim bisnis perikanan secara terpadu
4. Kondisi dan pencapaian hasil pembangunan perikananbudiodaya selama ini.
Kebijakan dan program untuk mewujudkan misi pembangunan perikanan budidaya, yaitu :
1. Pembangunan perikanan budidaya berbasis wilayah dan komoditas unggulan
2. Penerapan teknologi budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kesiapan masyarakat setempat dalam adopsi teknologi.
3. Revitalisasi sentra wilayah produksi pertambakan udang
4. Penguatan dan pengembangan teknologi budidaya laut
5. Penguatan dan pengembangan kapasitas panca usaha budidaya perikanan
6. Pembangunan prasarana saluran irigasi dan drainasi pertambakan
7. Penerapan sistim bisnis perikanan budidaya secara terpadu.
2.6 Perencanaan Pembangunan Perikanan Budidaya Laut
Memperhatikan
uraian di atas, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.
Perencanaan Pembangunan perikanan budidaya memperhatikan potensi
sumberdaya perikanan budidaya laut, daya dukung teknologi budidaya perikanan
laut, sumberdaya manusia terampil, dan komponen yang terlibat sebagai pendukung
(stakeholders)
2.
Perencanaan pembangunan perikanan budidaya laut seyogyanya dilakukan
secara komprehensif dengan mengaplikasikan proses perencanaan pembangunan
secara benar dan tepat.
Abdurachman, 1973. Kerangka Pokok-Pokok Management Umum. Pt. Ichtiar Baru-Van Koeve,
Rokhmin,
D., 2003. Paradigma
Baru Pembangunan
Kusmiadi,
H.R., 1995. Teori dan Teknik Perencanaan. Penerbit Ilham Jaya,
Koesoebiono, 1978.
Pengantar Ilmu Perikanan.
Fakultas Perikanan,
Institut Pertanian
Siagian,
S.P., 1994. Filsafat Administrasi.
Penerbit Pt. Gunung Agung,
Siagian,
S.P., 1998. Proses
Pengelolaan Pembangunan Nasional.
Penerbit CV. Haji Masagung,
Siagian,
S.P., 1993. Analisis
Serta Perumusan Kebijaksanaan Dan strategi Organisasi. Penerbit CV. Haji Masagung,
Soekartawi, 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan
Pokok Bahaan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah, Penerbit Cv.
Rajawali,
Sunyoto dan Mustahal, 2000.
Pembenihan Ikan Laut Ekonomis Kerapu, Kakap dan Baronang. Penerbit PT.
Penebar Swadaya,
Tjokroamidjojo,
B, 1983. Perencanaan Pembangunan. Penerbit PT. Gunung Agung,
Tjokroamidjojo,
B, 1996. Manajemen Pembangunan. Penerbit PT. Toko Gunung Agung,
Tjokroamidjojo,
B, 1995. Pengantar Administrasi
Pembangunan. Penerbit PT. Pustaka LP3ES