© 2003 Ivon Iskandar Mahi                                                                       Posted  13 December 2003

Makalah Pribadi

Pengantar Ke Falsafah Sains (PPS702)

Program Pasca Sarjana / S3

Institut Pertanian Bogor

Desember 2003

 

Dosen:

Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung jawab)

Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto

 

 

 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

(MARINE CULTURE DEVELOPMENT PLANNING)

 

 

 

 

Oleh :

Ivon Iskandar Mahi

C 561030101

 

 

 

I.  PENDAHULUAN

 

1.1             Latar Belakang

 

Letak geografis dan kandungan sumberdaya  kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari  dan kepulauan terbesar di dunia.  Bahkan 70 persen wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar. 

Berdasarkan jenisnya,  sumbedadaya alam kelautan dibagi menjadi sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources), sumberdaya yang tak dapat pulih (unrenewable resources), energi kelautan dan jasaa-jasa lingkungan lainnya (Dahuri, 2002).

Perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang dapat pulih dan sektor yang ekonomi produktif yang dapat dijadikan basis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.  Sektor perikanan mencakup kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan dan biota air lainnya, pengolahan hasil perikanan dan kegiatan industri bioteknologi.

Perikanan budidaya dapat dilakukan dengan pemanfaatan pengembangan budidaya melalui kegiatan pembenihan, penyiapan prasarana, pembudidayaan, pembuatan pakan buatan dan industrinya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, industri pengolahan dan pemasaran hasil budidaya.

Kegiatan budidaya laut (marine culture) merupakan salah satu kegiatan budidaya ikan untuk memanfaatkan potensi kekayaan laut secara produkif.  Sejak mulai diperkenalkannya teknologi budidaya laut melalui model Keramba Jariong Apung (KJA) pada sekitar tahun 1978di Indonesia, maka usaha budidaya laut terus meningkat dari waktu ke waktu.  Kondisi ini didukung oleh pemintaan pasar komoditi ikan laut di pasar local maupun ekspor.  Beberapa jenis ikan ikan laut yang ekonomis yang dapat dibudidayakan antara lain ikan kerapu, kakap dan baronang (Sunyoto dan Mustahal, 2000)  

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan produksi usaha perikanan,  Kegiatan perikanan budidaya di laut dapat  dikelompokan menjadi kegiatan marikultur seperti di jarring apung dan budidaya air payau seperti di tambak.

Untuk menggerakan dan memanfaatkan pembangunan perikanan budidaya laut dengan optimal diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif.  Salah satu pendekatan yang akan dilakukan adalah melakukan pendekatan perencanaan pembangunan komprehensif dari semua aktifitas yang terjadi dalam pembangunaan perikanan budidaya laut. 

 

II.         PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

 

 

2.1            Perencanaan

 

2.1.1      Pengertian

 

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum.  Beberapa batasaan perencanaan menurut para ahli  disajikan sebagai berikut :

1.           Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian (Abdulrachman, 1973).

2.           Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan dating dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian, 1994).

3.           Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa dating dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (Terry, 1975 dalam Kusmiadi, 1995).

4.           Perencanaan adalah  proses dasar yang kita gunakan  untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya (Stoner and Wankel, 1986 dalam Kusmiadi, 1995).

5.           Menurut Soekartawi  (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia.

          

2.2            Pembangunan

 

2.2.1      Pengertian

 

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjokroamidjojo,1996)

 

3.3            Perencanaan Pembangunan

 

 

3.3.1      Ciri-ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan

 

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebgai pendorong pembangunan (agent of development).

Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996)  diuraikan sebagai berikut :

1.           Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady social economy growth).  Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

2.           Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita.  Laju petumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.

3.           Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.

4.           Adanya perluasan kesempatan kerja

5.           Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.

6.           Adanya usaha pembinaan lelmbaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.

7.           Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.

8.           Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

 

3.3.2      Unsur-unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan

 

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dlam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1.                 Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.  Sering pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan  tujuan-tujuan rencana (development objective/plan objective)

2.                 Adanya kerangka rencana yang menunjukan hubungan variable-variabel pembangunan dan implikasinya.

3.                 Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan

4.                 Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiscal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pem,bangunan daerah.

5.                 Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti petanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6.                 Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

              

2.2.2      Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan

 

Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan dimulai dari dari pengumpulan informasi untuk perencanaan untuk dianalisis dan perumusan kebijaksanaan hingga kegiatan peramalan (forecasting) sebagai berikut :

1.           Pengumpulan Informasi untuk Perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan)

2.           Analisis Keadaan dan Identifikasi Masalah

3.           Penyusunan Kerangka Makro Perencanaan dan Perkiraan Sumber-Sumber Pembangunan

4.           Kebijaksanaan Dasar Pembangunan

5.           Perencanaan Sektoral, Kebijaksanaan Program, Proyek, Kegiatan lain

6.           Pererencanaan Regional (Konsiderasi regional dalam perencanaan sektoral)

7.           Program Kerja, Program Pembiayaan, Prosedur Pelaksanaan, Penuangan dalam Perencanaan proyek-proyek

8.           Pelaksanaan Rencana : a.  Pelaksanaan program/proyek, b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lain, c. Badan-badan usaha

9.           Fungsi Pengaturan Pemerintah.

10.       Kebijaksanaan-kebijaksanaan Stabilisasi (jangka pendek)

11.       Komunikasi Pendukung Pembangunan

12.       Pengendalian Pelaksanaan

13.       Pengawasan

14.       Tinjauan pelaksanaan

15.       Peramalan (Forecasting).

 

2.5            Perikanan Budidaya Laut

 

Perikanan Budidaya adalah usaha manipulasi yang dilakukan oleh manusia pada suatu perairan sebelum di panen (Koesoebiono, 1978).  Perikanan budidaya laut baru dimulai awal tahun 1980-an sehingga tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah.  Produksi yang dicapai masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada di perairan laut dan pantai. Di sisi lain komoditi perikanan budidaya laut memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar local dan ekspor seperti ikan kerapu, baronang, kakap, kerang mutiara dan rumput laut (Dahuri, 2002).

Untuk mewujudkan sistim usaha perikanan budidaya yang mampu menghasilkan produk bersaing tinggi, menguntungkan, berkeadilan dan berkelanjutan (misi), maka pola pembangunan perikanan budidaya laut bedasarkan pada :

1.           Potensi dan kesesuain wilayah untuk komoditas budidaya

2.           Kemampuan dan aspirasi masyarakat setempat dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi budidaya

3.           Pendekatan sistim bisnis perikanan secara terpadu

4.           Kondisi dan pencapaian hasil pembangunan perikananbudiodaya selama ini.

Kebijakan dan program untuk mewujudkan misi pembangunan perikanan budidaya, yaitu :

1.           Pembangunan perikanan budidaya berbasis wilayah dan komoditas unggulan

2.           Penerapan teknologi budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kesiapan masyarakat setempat dalam adopsi teknologi.

3.           Revitalisasi sentra wilayah produksi pertambakan udang

4.           Penguatan dan pengembangan teknologi budidaya laut

5.           Penguatan dan pengembangan kapasitas panca usaha budidaya perikanan

6.           Pembangunan prasarana saluran irigasi dan drainasi pertambakan

7.           Penerapan sistim bisnis perikanan budidaya secara terpadu.

 

2.6     Perencanaan Pembangunan Perikanan Budidaya Laut  

 

Perikanan budidaya laut yang relatif belum lama dilakukan  memerlukan upaya yang terencana, efisien dan berkelanjutan dalam pembangunannya sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan perikanan budidaya laut akan melibatkan berbagai kopmponen baik yang terlibat langsung dengan kegiatan budidaya laut maupun yang mendukung suksesnya kegiatan yang dimaksud (stakeholders) di bidang ekonomi, social, budaya, keamanan, seperti pembudidaya ikan, pembenih, ahli budidaya laut, industri teknologi budidaya ikan laut, pemasok sarana produksi, industri pakan ikan, industri uji mutu air dan ingkungan, pedagang dan pemasaran, perbankan dan asuransi, pendidikan perikanan budidaya laut, kesehatan, transportasi, industri pengolahan dan pengalengan, pelabuhan, bandara, gudang dan peti kemas, eksportir dan importir perikanan, restoran, hotel, industri es, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, masyarakat local, Indonesia dan masyarakat internasional.

Keterlibatan pelaku pembangunan perikanan budidaya  laut juga harus didukung oleh ketepatan dalam menentukan lahan/lokasi budidaya ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, sumberdaya air tawar yang memadai, teknologi budidaya ikan yang unggul, sumberdaya manusia perikanan budidaya yang yang terampil, perkembangan pasar.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka pembangunan perikanan budiadya laut membutuhkan suatu pendekatan perencanaan yang komprehensif yang akan mengoptimalkan semua sumberdaya yang kita miliki sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya laut akan efisien, efektif, kompetitif, menguntungkan dan optimal.

Perencanaan pembangunan perikanan budidaya laut selayaknya melalui proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan data hingga peramalan.   Kegiatan itu diupayakan berlangsung dengan benar dan tepat pada setiap kegiatan penyusunan perencanaan dengan mengintegralkan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut, komponen stakeholders yang strategis dan taktis.

 

III.           KESIMPULAN

 

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.                 Perencanaan Pembangunan perikanan budidaya memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut, daya dukung teknologi budidaya perikanan laut, sumberdaya manusia terampil, dan komponen yang terlibat sebagai pendukung (stakeholders)

2.                 Perencanaan pembangunan perikanan budidaya laut seyogyanya dilakukan secara komprehensif dengan mengaplikasikan proses perencanaan pembangunan secara benar dan tepat.

 

 

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

 

Abdurachman, 1973.  Kerangka Pokok-Pokok Management Umum.  Pt. Ichtiar Baru-Van Koeve, Jakarta.

 

Rokhmin, D., 2003.  Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan.  Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

 

Kusmiadi, H.R., 1995.  Teori dan Teknik  Perencanaan.  Penerbit Ilham Jaya, Bandung. Edisi Pertama

 

Koesoebiono, 1978.  Pengantar Ilmu Perikanan.  Fakultas Perikanan,  Institut Pertanian Bogor. 

 

Siagian, S.P., 1994.  Filsafat Administrasi. Penerbit Pt. Gunung Agung, Jakarta.

 

Siagian, S.P., 1998.  Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional.  Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.

 

Siagian, S.P., 1993.  Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan Dan strategi Organisasi.   Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.

 

Soekartawi,  1990.  Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahaan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah,   Penerbit Cv.  Rajawali,  Jakarta

 

Sunyoto dan Mustahal, 2000.  Pembenihan Ikan Laut Ekonomis Kerapu, Kakap dan Baronang.  Penerbit PT.  Penebar Swadaya, Jakarta.

 

Tjokroamidjojo, B, 1983.  Perencanaan Pembangunan.  Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta. Cetakan Keenam

 

Tjokroamidjojo, B, 1996.  Manajemen Pembangunan.  Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta. Cetakan Kelima

 

Tjokroamidjojo, B, 1995.  Pengantar Administrasi Pembangunan.  Penerbit       PT. Pustaka LP3ES Indonesia.  Jakarta. Cetakan Ketujuhbelas